Jamkesdes Ngadikerso, Menjawab Tantangan Kesehatan di Desa

Pernah mendengar istilah “Orang miskin dilarang sakit?”. Konon katanya, istilah tersebut muncul karena biaya pengobatan itu mahal. Pemerintah sudah berusaha membantu dengan memberikan jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS, Jamkesmas, Jamkesda atau bermacam istilah lain tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi bagaimana nasib masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki semua jenis kartu di atas? Apakah kemudian benar-benar tidak boleh sakit?

Ya, sehat adalah harapan setiap orang. Namun sakit kadangkala juga tidak bisa terhindarkan. Mungkin pengalaman yang akan kami ceritakan di Desa Ngadikerso bisa sedikit memberikan gambaran, bahwa masyarakat kurang mampu pun bisa bertanggung jawab sendiri atas jaminan kesehatannya. Bahwa masyarakat bisa membantu masyarakat lainnya tanpa bergantung pada pemerintah (pusat, provinsi, daerah).

Desa Ngadikerso terletak 5 km jauhnya dari Ibu Kota Kecamatan Sapuran, dan 23 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo. Memiliki penduduk sebanyak 3.003 (penduduk laki-laki sebanyak 1.534 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.469 jiwa) yang terbagi menjadi 953 KK (Kepala Keluarga), dan tersebar di 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Bendungan, Dusun Sembir dan Dusun Gelapan. Berikut  tabel kepemilikan jaminan kesehatan :

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebesar 45,43% atau sejumlah 433 KK sudah memiliki jaminan kesehatan yang berbentuk BPJS, Jamkesda dan KIS. Sedangkan persentase KK yang belum memiliki jaminan kesehatan sebesar 54,57% atau sejumlah 520 KK, diantaranya merupakan KK miskin sejumlah 274 KK. Jumlah KK miskin inilah yang kemudian seharusnya mendapatkan solusi atas jaminan kesehatannya.

Sebenarnya, apa arti penting kesehatan? Bagi Desa Ngadikerso, masyarakat yang sehat adalah investasi untuk membangun desa. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, masyarakat tidak akan menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif.  Fasilitas kesehatan sudah cukup terjangkau bagi masyarakat Desa Ngadikerso. Selain adanya 6 Posyandu di 4 Dusun, terdapat Puskesmas Pembantu di Desa Ngadikerso, demikian juga akses menuju Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Sapuran tergolong mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor. Namun masih ada kendala bagi masyarakat miskin yang ingin berobat dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi kalau bukan masalah biaya.

Bukan satu atau dua kali saja Pemerintah Desa mengusulkan tentang perubahan data penerima Jamkesmas. Hal yang sama terulang dengan data penerima Jamkesda. Namun kurang tepatnya perubahan data yang turun kembali ke Desa Ngadikerso, membuat Kepala Desa Ngadikerso berpikir berbeda. Dulrokhim; Kepala Desa Ngadikerso, mulai berpikir bahwa sudah saatnya masyarakat tidak menggantungkan biaya pengobatannya kepada bantuan Pemerintah. Sudah saatnya Pemerintah Desa memberikan solusi bagaimana cara masyarakat mampu menjamin sendiri kesehatannya. Tugas Pemerintah Desalah yang harus mengurus jaminan kesehatan dari, oleh dan untuk  masyarakat.

Maka pada Tahun 2013 lahirlah jaminan kesehatan Desa Ngadikerso yang dinamai Jamkesdes. Pemberian nama tersebut bukan tanpa alasan. Masyarakat dan Pemerintah Desa Ngadikerso berharap bahwa nama tersebut akan mudah diingat oleh siapapun, karena sudah familiarnya istilah Jamkesmas, Jamkesda maupun Jampersal. pada tahun yang sama dimusyawarahkan pula kesepakatan terhadap tata kelolanya, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013. 

Desa Ngadikerso memahami bahwa Jamkesdes ini belumlah sempurna, namun setidaknya Pemerintah Desa Ngadikerso berkomitmen bersama masyarakat untuk memulai suatu perubahan kecil tentang jaminan kesehatan yang membawa manfaat bagi desa. Sepenggal lagu yang pernah muncul pada Lomba Kethoprak Jamkesdes ini mungkin bisa kita nyanyikan bersama (nada : Lagi Syantik-Siti Badriah): “Hai sayangku..hari ini aku sakit, sakit masuk Rumah Sakit, tapi gak ngabisin duit.....”  Karena ada Jamkesdes, Yes.

Total Dibaca